KASONGAN – Jajaran DPRD Kabupaten Katingan sampaikan beberapa poin terkait penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Katingan Tahun Anggaran 2023. Rekomendasi itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan III tahun sidang 2024, belum lama ini.
Juru bicara DPRD Kabupaten Katingan Rudi Hartono mengatakan, rekomendasi itu, agar dalam pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan melakukan terobosan dan melakukan sosialisasi yang lebih gencar terhadap pajak dan retribusi daerah serta pos pendapatan asli daerah (PAD) lainnya.
Pasalnya pada tahun 2023 lalu, meskipun terjadi penambahan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp25,341 miliar atau 23 persen. Tetapi pada akhir tahun 2023 terealisasi Rp97,945 miliar lebih dari target Rp137,542 miliar lebih atau hanya 71,21 persen.
Kemudian, memperhatikan jumlah penurunan kemiskinan yang cukup menggembirakan tahun 2023 sebesar 4,95 persen dari tahun 2022 sebesar 5,50 persen atau berkurang sebesar 0,55 persen.
“Kami berharap agar Pemkab Katingan terus melakukan upaya penurunan angka kemiskinan, tidak terlena dengan hasil yang dicapai pada 2023,” kata Rudi, kemarin.
Rudi menambahkan, dengan masih tingginya angka stunting sebesar 34 persen, DPRD meminta agar Pemkab Katingan melakukan langkah-langkah secara komprehensif melibatkan semua sektor dalam upaya menurunkan angka stunting yang ada.
Memperhatikan angka pengangguran pada 2023 sebesar 5,30 persen dibanding tahun 2022 sebesar 5,33 persen atau berkurang hanya sebesar 0,03 persen, pemerintah harus melakukan upaya peningkatan menciptakan lapangan kerja baru.
“Seperti proyek padat karya dan pelatihan-pelatihan di berbagai bidang bagi masyarakat Katingan serta mendorong masuknya investasi baru,” pungkasnya.
(feb/ikalteng.com)