MURUNG RAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di Daerah tahun 2024 dan memastikan ketersediaan dan stabilisasi pangan menjelang, selama dan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), Senin 4 Maret 2024.
Mewakili Penjabat Bupati Murung Raya, Hermon, Asisten II Setda Murung Raya, Ferry Hardi, Asisten III Setda Murung Raya, Batara, unsur Forkopimda Murung Raya dan lainnya turut hadir dalam rakor yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Asisten II Setda Murung Raya, Ferry Hardi menjelaskan, dalam rakor tersebut Mendagri meminta seluruh kepala daerah baik Gubernur hingga bupati/wali kota seluruh Indonesia agar melalukan sembilan langkah dalam pengendalian laju inflasi di daerah masing-masing.
“Mendagri sudah memberikan pedoman kepada daerah untuk melakukan sembilan langkah untuk menjaga inflasi tetap berada di angka yang kita inginkan dengan kekompakan kita bersama,” katanya.
Adapun kesembilan langkah itu adalah, pertama pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. Kedua, melakukan Rapat Teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh kepala daerah dan beranggotakan Forkopimda, Bulog, BPS, dan asosiasi pengusaha.
Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting seperti beras, minyak goreng, cabai, dan lainnya terutama menjelang HKBN. Keempat, pencanangan gerakan menanam terutama yang cepat panen yaitu cabai.
Kelima, melaksanakan operasi pasar Murung Rayah bersama dinas terkait menggunakan anggaran sendiri dari dana Belanja Tak Terduga (BTT), anggaran subsidi, insentif fiskal, dan dana dekonsentrasi dari Badan Pangan. Keenam, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor untuk tidak menahan barang.
Ketujuh, membangun korelasi dengan daerah penghasil komoditas untuk melancarkan pasukan. Kedelapan, merealisasikan dana Belanja Tak Terduga (BTR) untuk mendukung pengendalian inflasi. Kesembilan memberikan bantuan transportasi dari APBD, berupa subsidi transportasi dari APBD.
“Rakor ini merupakan bagian dari kesiapan pemerintah dalam menghadapi HBKN untuk memantau pasokan harga pangan serta situasi geopolitik. Termasuk situasi arus mudik dan arus balik,” pungkasnya.
(Ca/ikalteng.com)