PALANGKA RAYA – Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi salah satu wilayah dengan potensi bencana sama seperti daerah lainnya seperti potensi bencana dengan tingkat bahaya tinggi yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor.
Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng Sri Widanarni saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalteng tahun 2023 yang berlangsung di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Rabu 9 Agustus 2023.
Pada kesempatan itu dia juga mengatakan bahwa setiap wilayah atau daerah di Indonesia memiliki potensi bencana dengan karakter kebencanaan yang berbeda-beda karena berbagai faktor penyebab, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan juga oleh ulah manusia.
“Kejadian bencana yang terjadi lima tahun terakhir yang sering terjadi di Kalimantan Tengah adalah bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem,” katanya. Untuk menyikapi kejadian bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalteng, Sri menyebut harus ada upaya penanggulangan mulai dari pra-bencana yang penting untuk dilakukan.
Penanggulangan bertujuan untuk menekan dan mengurangi dampak bencana di waktu mendatang, dan diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Menurutnya, sinkronisasi rencana penanggulangan bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan perencanaan-perencanaan tematik lintas sektor dapat mendukung rencana pembangunan di daerah. “Rencana penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana sehingga memberikan objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah,” ungkapnya.
Sri Widanarni menekankan, kedepannya pembangunan berkelanjutan berbasiskan kebencanaan harus berjalan dengan baik di Kalteng, karena hal ini merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjadi solusi tantangan penanggulangan bencana yang tidak bisa dihindari, namun dapat dikelola dalam proses pembangunan berkelanjutan sehingga risiko bencana yang ditimbulkan dapat diminimalisir.
“Kami berharap dalam pelaksanaan penyusunan rencana penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 dapat membangun koordinasi, komitmen dan berpartsipasi aktif dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan juga media untuk mendukung tersusunnya dokumen ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, Ahmad Toyib dalam laporannya menyampaikan kegiatan Rakor dan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang perencanaan penanggulangan bencana mewujudkan bentuk pelayanan minimal yang berhak diterima masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana, serta meningkatkan keterlibatan Perangkat Daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media dalam penanggulangan bencana untuk waktu ke depan.
(rls/ikalteng.com)